Kamu cek berita. Ada konflik di tubuh partai lagi. Ada isu koalisi yang muter-muter. Tapi scroll aja terus, kan? Udah nggak ada energi buat peduli. Sementara di balik layar, ada yang sibuk banget. Bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Ini paradoks yang nyata: partisipasi publik melempem, tapi para elite makin getol jaga dan berebut kursi. Kok bisa?

Karena sekarang, kekuasaan nggak lagi cuma soal menang pemilu dengan sorak-sorai. Tapi soal menguasai infrastruktur senyap: data, regulasi, aliran anggaran, dan jaringan digital. Publik capek dengan drama, sementara permainan sebenarnya bergeser ke arena yang nggak kelihatan. Yang dampaknya justru lebih langsung ke hidup kita.

Angkanya nggak bohong. Survei terakhir terhadap pemilih usia 18-35 tahun, 64% bilang politik formal “tidak relevan” dengan masalah sehari-hari mereka. Tapi di saat yang sama, anggaran untuk lobbying dan digital campaign di kalangan elite politik malah naik rata-rata 40% dalam dua tahun terakhir. Mereka berinvestasi besar, bukan untuk kita, tapi untuk permainan mereka sendiri.

Kenapa Kita Cuek, Tapi Mereka Malah Makin Agresif?

Jawabannya sederhana dan pahit: sumber daya kita berbeda. Sumber daya publik adalah perhatian dan kepercayaan. Dua-duanya sudah habis terkikis oleh siklus janji-janji kosong dan sandiwara yang repetitif. Sumber daya elite adalah akses dan informasi. Itu malah makin bertumpuk di era digital. Perebutan kekuasaan sekarang adalah perang teknologi dan intrik, bukan lagi orasi di podium.

Tiga Contoh Strategi Senyap yang Justru Makin Gencar:

1. Dominasi Melalui Platform Lokal. Lihat aplikasi layanan publik atau e-commerce yang didukung penuh pemerintah daerah tertentu. Itu bukan sekadar aplikasi. Itu ekosistem data. Setiap transaksi, setiap keluhan, setiap aktivitas warga menjadi data berharga yang bisa dipetakan untuk kekuatan politik. Orang-orang pikir ini kemajuan digital (dan memang iya), tapi di baliknya ada penguatan basis kontrol yang sangat halus. Publik dapat kemudahan, elite dapat peta kekuatan.
2. Perekrutan “Influencer Kelurahan”. Udah selesai era buzzer teriak-teriak di Twitter. Sekarang lebih canggih. Dana dialihkan untuk membangun jaringan mikro-influencer di tingkat RT/RW dan grup WhatsApp keluarga. Mereka yang sehari-hari bagi konten resep masakan atau info lowongan kerja, tiba-tiba bisa dapat “proyek” untuk menyelipkan narasi tertentu atau menggalang dukungan halus. Rasanya organik. Padahal dirancang. Kita jadi apatis karena merasa percakapan di grup itu murni, padahal sedang dibentuk.
3. Politik sebagai Manajemen Kekecewaan. Strategi baru elite bukan lagi membangun antusiasme, tapi mengelola tingkat keputusasaan publik. Membiarkan keapatisan tumbuh, sambil memastikan tidak ada sosok alternatif kuat yang bisa memobilisasi kekecewaan itu menjadi gerakan nyata. Dengan begitu, selama tidak ada pilihan yang dianggap “lebih baik”, status quo tetap aman. Kekuasaan terkonsolidasi bukan karena dicintai, tapi karena tidak ada energi kolektif yang cukup untuk menentangnya.

Kesalahan Kita Membaca Situasi Ini:

• Menganggap Apatis itu Netral. Kita kira dengan tidak memilih atau tidak berkomentar, kita netral. Padahal, kevakuman partisipasi publik itu justru ruang ideal bagi kelompok terorganisir (baca: elite) untuk leluasa bermain. Apatisme bukan netralitas; itu adalah keputusan pasif yang menguntungkan pihak yang sudah berkuasa.
• Terfokus pada Drama, Abai pada Mekanisme. Kita tertarik pada skandal dan konflik personal, tapi abai pada revisi peraturan, alokasi anggaran terselubung, atau pengangkatan pejabat di BUMD. Padahal di situlah kekuasaan sesungguhnya dijalankan dan diperkuat.
• Mencari Tokoh Penyelesai. Pola pikir yang menunggu “pemimpin kuat” atau “partai baru” muncul dari langit adalah bagian dari masalah. Ini hanya memindahkan mentalitas ketergantungan, tanpa membangun kapasitas kritis warga untuk mengawasi sistem secara kolektif.

Apa yang Bisa Dilakukan di Tengah Keapatisan Ini?

1. Alihkan Perhatian dari “Siapa” ke “Bagaimana”. Kurangi obsesi pada tokoh. Mulai telusuri bagaimana keputusan yang memengaruhi lingkunganmu dibuat. Siapa yang mengusulkan? Bagaimana anggarannya? Laporan pertanggungjawabannya di mana? Ini membosankan, tapi ini intinya.
2. Bangun Arsip Komunitas. Di level tetangga atau komunitas hobi, mulai dokumentasikan hal-hal kecil: janji perbaikan drainase dari caleg waktu kampanye dulu, kondisi taman yang dianggarkan tapi tak kunjung jadi. Arsip bersama ini adalah senjata melawan lupa dan manipulasi narasi.
3. Pakai Apatisme itu sebagai Tameng. Kalau memang energi untuk “melawan” habis, jangan dipaksakan. Tapi jadikan ketidakpedulian itu selektif. Blokir semua konten politik yang sekadar drama. Tapi buka satu dua saluran informasi kering tentang kebijakan lokal. Kurasi informasi dengan ketat. Jadikan rumah digitalmu benteng dari kebisingan, bukan kubangan ketidaktahuan.

Penutup: Kekuasaan Tak Pernah Vacum

Paradoks politik 2025 ini mengajarkan satu hal: kekuasaan tidak pernah benar-benar diperebutkan di ruang kosong. Ketika publik memilih untuk mundur dan apatis, mereka tidak menghilangkan permainan kekuasaan. Mereka hanya menyerahkan lapangan permainannya sepenuhnya kepada pihak yang masih sangat ingin bermain. Dan permainan itu sekarang lebih kompleks, lebih senyap, dan justru lebih menentukan hidup kita.

Pertanyaannya bukan lagi “kapan kita akan peduli lagi?”. Tapi, “strategi apa yang bisa kita bangun di tengah kelelahan ini, agar kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh permainan yang kita cuekkan?” Itu mungkin awal yang lebih jujur.