Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh.
Kamu buka HP, niatnya cuma mau cek berita sebentar. Eh, tiba-tiba satu jam lewat. Kamu udah nonton puluhan video politik, baca puluhan komentar, dan kepala kamu penuh sama satu narasi tertentu.
Kamu ngerasa kamu “baru aja nemu” informasi itu. Padahal sebenernya, informasi itu yang nemu kamu.
Bukan konspirasi. Ini yang lagi terjadi di 2026. Algoritma bukan cuma alat buat nyaranin video kucing. Dia udah jadi infrastruktur politik. Pertanyaannya bukan lagi “politisi ngomong apa”, tapi “siapa yang nentuin kamu lihat apa”. Dan yang nentuin itu, seringkali bukan manusia. Tapi kode. Sistem. Arsitek yang nggak pernah kamu lihat wajahnya.
Kode Itu Hukum, Tapi Programmernya Bukan Hakim
Lawrence Lessig dua puluh tahun lalu bilang satu kalimat yang sekarang makin nyata: “Code is law” — kode itu hukum.
Di 2026, kalimat itu lebih benar dari sebelumnya. Dan lebih serem juga. Karena yang nulis kode, belum tentu pembuat undang-undang. Mereka bisa jadi engineer algoritma di sebuah platform. Bisa jadi tim teknis di perusahaan “influence as a service”. Atau malah sistem otomatis yang nggak dikontrol siapa-siapa.
Riset akademik udah nunjukin: programming bukan cuma kerjaan teknis. Programming itu tindakan pengaturan. Programmer mendefinisikan “kamu boleh ngapain, nggak boleh ngapain, dalam kondisi apa”. Waktu logika ini dipakai di konteks pemilu, pertanyaannya berubah. Siapa yang berhak nentuin “konten apa yang layak direkomendasikan”? Siapa yang mutusin “sudut pandang apa yang diperbesar”?
Bukan pemilih. Tapi orang-orang yang nyetel parameter rekomendasi itu.
Peringatan dari Malaysia: Saat Pemilu Jadi “Serangan Terarah”
September 2026, Anthropic membongkar operasi manipulasi pemilu berbasis AI yang menyasar Malaysia.
Operatornya perusahaan teknologi yang berbasis di Istanbul. Mereka mengemas sistemnya sebagai “ekosistem operasi politik AI real-time”. Cara kerjanya begini: pakai data sensus asli dan jutaan catatan pemilih, mereka bikin profil pemilih per 222 daerah pemilihan parlemen. Terus, pakai sekitar 1.000 akun X palsu buat memperbesar narasi tertentu, sambil jalanin situs berita palsu yang dioperasikan pakai AI.
Ini bukan “buzzer” biasa. Ini platform pengaruh terarah yang sistematis.
Yang lebih patut dicatat: targeting-nya. Operator sengaja membidik isu ras, agama, dan kerajaan yang paling sensitif di Malaysia. Kenapa? Karena algoritma tahu, konten emosional dan identitas yang bikin polarisasi menyebar 4 sampai 6 kali lebih cepat daripada informasi rasional. Logika dasar ekonomi platform adalah “waktu di layar” — dan konten yang paling bikin marah, paling bisa nahan orang.
Benjamin Loh dari Universiti Malaya langsung nyamain ini sama skandal Cambridge Analytica 2018. Bedanya: Cambridge Analytica butuh banyak tenaga manual. Sekarang, satu langganan, satu set alat AI, udah cukup buat ngelakuin apa yang dulu butuh satu “ruang perang”.
Pemilu “Pasca-Realitas” di Hungaria
Pemilu parlemen Hungaria April 2026 disebut Political Capital sebagai “kampanye pasca-realitas pertama“.
Apa yang terjadi? Video deepfake buatan AI menyebar deras sebelum pemilu. Ada video yang pakai rekaman pidato asli, tapi audionya diganti — suara perempuan membaca kalimat yang nggak pernah diucapkan kandidat. Biar keliatan kredibel, pembuatnya nempelin logo Euronews, plus bikin situs palsu pendukungnya.
Kesimpulan Global Fact-Checking Network lugas: “Kampanye Hungaria 2026 nunjukin kematangan teknis yang tinggi dari pembuat disinformasi. Deepfake, situs berita palsu, video AI terarah menimbulkan risiko besar terhadap transparansi proses demokrasi.”
Yang lebih penting: dimensi polarisasi pemilih. Konten buatan AI nggak cuma menyasar politisi. Dia juga menyasar kelompok pemilih biasa. Ada video yang khusus dipakai buat menjelekkan pemilih Hungaria di luar negeri, dengan narasi mereka cuma milih partai penguasa demi dapat dana renovasi gereja, sementara krisis kesehatan dan pendidikan di dalam negeri diabaikan.
Itulah arti “pasca-realitas”. Fakta nggak lagi penting. Yang penting adalah konten apa yang menang di algoritma.
“Enclave Algoritma” di Indonesia: Persepsi Pemilih Muda Dibentuk Ulang
Pemilu Indonesia 2024 udah nunjukin satu tren: Gen Z jadi kelompok pemilih utama, dan informasi politik mereka sangat bergantung pada konten yang direkomendasikan algoritma.
Sebuah analisis SEM terhadap 1.200 pemilih Gen Z usia 17 sampai 27 tahun menghasilkan satu angka kunci: enclave algoritma (ruang digital yang difilter AI) punya pengaruh langsung yang signifikan terhadap preferensi pemilih (Beta = 0,48, p < 0,001). Lebih penting lagi, buat pemilih dengan kesadaran algoritma rendah, ruang tertutup ini secara signifikan mempersempit cakrawala politik mereka.
Terjemahannya: kalau kamu nggak sadar algoritma lagi nyaring informasi buat kamu, kamu bakal beneran mikir “semua orang mikirnya gini”.
Itulah kekuatan “visibilitas selektif”. Setelah difilter algoritma, yang user lihat bukan “feed yang diedit”, tapi “dunia itu sendiri“. Pendukung kubu berbeda bisa menerima narasi yang sepenuhnya berbeda tentang peristiwa yang sama. Satu orang lihat “pemilu jujur”. Yang lain lihat “kecurangan sistemik”. Dua-duanya ngerasa lihat kebenaran.
Jurnal Bawaslu Indonesia udah mengangkat konsep “gerrymandering digital“. Gerrymandering tradisional adalah mengubah batas daerah pemilihan buat mengubah hasil. Versi digitalnya adalah penargetan algoritma terhadap “daerah pemilihan kognitif” tertentu dengan informasi yang disesuaikan. Efeknya sama. Tanpa perlu sentuh peta, cukup sentuh kode.
Jadi Apa yang Bisa Kamu Lakuin
Kalau kamu yang baca sampai sini masih nanya “ini hubungannya sama gue apa”, gue ganti cara ngomongnya.
Buat kamu pengguna biasa:
Feed di HP kamu itu nggak netral. Dia punya preferensi — dia suka konten yang bikin kamu marah, bikin kamu takut, bikin kamu ngerasa “lawan semua jahat”. Karena marah dan takut itu bikin interaksi, dan interaksi bikin uang iklan.
Cara praktisnya: matiin rekomendasi personalisasi. Nggak semua platform ngasih opsi ini, tapi banyak yang punya. Pakai mode privat browser buat lihat konten politik. Sengaja follow beberapa akun yang “nggak kamu setujui” — bukan buat berantem, tapi buat tahu dunia seberang itu kayak gimana.
Buat kamu peneliti, jurnalis, atau organisasi masyarakat sipil:
Rekomendasi kebijakan PERLUDEM Indonesia punya satu kerangka yang bisa langsung dipakai: minta platform bikin perpustakaan iklan, buka ke publik semua iklan politik — sponsor, biaya, durasi, target audiens, dan data jangkauan. Sekaligus dorong registrasi alat AI — semua alat AI yang dipakai di kampanye wajib terdaftar, termasuk buat operasi internal, jangkauan pemilih, dan deteksi kecurangan.
Kesalahan umum:
Kesalahan pertama, mikir “masalah teknologi” itu urusannya orang teknis. Rekomendasi algoritma bukan masalah teknologi, tapi masalah distribusi kekuasaan. Informasi siapa yang diperbesar, suara siapa yang tenggelam — itu politik.
Kesalahan kedua, cuma ngawasin politisi. Politisi memang bisa bohong. Tapi algoritma yang nentuin seberapa cepat kebohongan itu lari, dan sampai ke berapa orang. Kamu block satu politisi, algoritmanya masih di situ. Dia nggak nge-block. Dia terus kerja.
Kesalahan ketiga, nganggep “literasi algoritma” sebagai obat mujarab. Tahu algoritma lagi nyaring informasi, nggak berarti kamu bisa kabur dari pengaruhnya. Riset nunjukin, walau orang ngerasa bisa ngenalin konten politik buatan AI, kemampuan deteksi asli di enam negara, lima di antaranya “mendekati level acak”. Antara tahu dan bisa, ada jarak lebar.
Pertarungan politik 2026 bukan cuma soal rapat umum, poster, dan debat televisi. Dia terjadi di tempat yang nggak kamu lihat — di parameter sistem rekomendasi, di bias data pelatihan, di interaksi jaringan akun otomatis.
Politisi bisa diganti. Platform bisa diatur. Tapi arsitektur itu — yang nentuin konten apa yang layak menyebar, sudut pandang apa yang pantas terekspos, kemarahan macam apa yang paling gampang dibakar — dia lebih awet dari yang kamu bayangin.
Pertanyaan berikutnya: waktu kamu sadar kamu bukan lagi “menjelajah” informasi, tapi disuapi informasi, kamu mau ngapain?
Terus scroll, atau berhenti mikir sedetik?